Hadapi Kemarau hingga September, BPBD Sulsel Minta Warga Hemat Air dan Setop Bakar Sampah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat agar menghemat pemakaian air selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

"Kami mengimbau kepada masyarakat selama musim kemarau agar menggunakan air secara hemat. Selain itu, mohon tidak melakukan pembakaran sampah atau aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun di hutan dan lahan," ujar Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, seluruh elemen dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kebakaran di kawasan permukiman.

"Kami berharap seluruh masyarakat ikut berperan menjaga lingkungan, khususnya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Antisipasi Hadapi Musim Kemarau

BPBD Sulsel telah memperkuat kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau akan berlangsung pada Juli, Agustus, hingga September, dan diperkirakan berada pada fase yang lebih moderat.

Meski demikian, BPBD tetap melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

"Berdasarkan informasi dari BMKG, memang pada bulan Juli, Agustus, hingga September, musim kemarau diperkirakan berada pada fase yang lebih moderat. Karena itu, kami juga sudah melakukan berbagai langkah koordinasi dan antisipasi," ujarnya.

Ia mengatakan BPBD telah berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainya, dalam mengantisipasi adanya bencana pada musim kemarau ini.

"Setiap bencana merupakan urusan bersama. Dalam hal ini BPBD memiliki fungsi koordinasi. Jauh hari sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, terkait antisipasi musim kemarau," jelasnya.

Menurut Amson, setiap instansi telah menjalankan langkah antisipasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Misalnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menangani antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga Balai Sungai, penyedia air bersih, serta Dinas Pertanian yang telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk penyesuaian pola tanam,” lanjut Amson.

Antisipasi Krisis Air

BPBD dengan pemerintah kabupaten/ kota juga memperkuat koordinasi di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air, termasuk kawasan perkotaan seperti Makassar.

"Daerah-daerah yang berpotensi mengalami krisis air, termasuk kawasan perkotaan seperti Makassar, juga sudah melakukan langkah antisipasi," katanya.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD kabupaten/kota telah menyiapkan armada mobil tangki air yang akan didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.

"BPBD kabupaten/kota juga telah mempersiapkan armada mobil tangki air untuk segera didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Upaya-upaya tersebut sudah mulai dilakukan melalui koordinasi di masing-masing daerah," jelasnya.

Tak hanya itu, BPBD juga memanfaatkan sumur bor yang dibangun melalui kerja sama dengan Kodam beberapa tahun lalu. Sumur-sumur tersebut hingga kini masih dimanfaatkan masyarakat setiap musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Di sisi lain, BPBD terus menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila kondisi kemarau memburuk dan memicu kekeringan yang lebih parah, langkah-langkah penanganan lanjutan akan segera disiapkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

"Yang perlu dipahami bersama, kebencanaan merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Semua unsur yang terkait harus bekerja sama dalam upaya penanggulangan bencana," katanya.